PPAT Kota Jambi Keluhkan Pelayanan BPHTB Lamban

PPAT Kota Jambi Keluhkan Pelayanan BPHTB Lamban
Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Kota Jambi IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) Nova Herawati

Orbid.id – Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Jambi keluhkan mengenai pelayanan verifikasi atau validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasalnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi nomor 10 tahun 2010 tentang BPHTB, yang kemudian berubah menjadi Perda nomor 6 tahun 2016, menjelaskan tentang peraturan pembuatan BPHTB tersebut.

“Kalau peraturannya menyatakan jangka waktu itu satu hari atau paling lama tiga hari, tapi kenyataannya sekarang bisa lebih, bahkan sampai satu bulan,” kata Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Kota Jambi IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) Nova Herawati, Selasa (11/1).

Ia juga menyampaikan, bahwa PPAT tidak bisa memberikan pelayanan yang semestinya kepada masyarakat akibat permasalahan tersebut.

“Peraturan daerah mengatakan untuk verifikasi BPHTB itu satu hari, itu kalau tidak perlu penelitian lapangan, dan tiga hari jika diperlukannya penelitian lapangan. Tapi kenyataannya itu lebih,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa kejadian tersebut sering keluhkan oleh masyarakat dalam pembuatan BPHTB itu.

“Bukan pernah lagi. Tapi sering. Ini kan bukan persoalan satu atau dua persoalan BPHTB saja tetapi meliputi seluruh anggota
IPPAT dalam memberikan pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Kemudian, Ia juga mengakui bahwa kejadian ini sudah sering terulang sejak beberapa tahun yang lalu.

“Ini kejadian yang berulang. Setahun yang lalu juga pernah. Dilakukan perbaikan, tapi sekarang kembali lagi melambat, bahkan lebih lambat dari sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Jambi Maulana menyampaikan bahwa ia berharap kedepannya dapat berkerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sama memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan pelayanan BPHTB di Kota Jambi, yang sangat erat hubungannya dengan pelayanan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Jambi,” paparnya.

Maulana juga menyampaikan, sumbangan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi itu berasal dari sektor perdagangan dan jasa

“Kita menyadari bahwa pemerintah Kota Jambi PAD terbesarnya dari proses perdagangan dan jasa. Salah satunya berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari PPAT,” jelasnya.

Maulana berharap kedepannya, Pemerintah Kota Jambi dan PPAT dapat menjalin hubungan baik dalam melayani masyarakat.

“Kedepannya, akan terbangun apapun masukkan dan Keluhan untuk sama-sama di selesaikan, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan secara maksimal,” tutupnya.

Bagikan
CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )

Anda dilarang menyalin konten situs ini!