Menelisik Bagaimana Orde Baru di Indonesia

Menelisik Bagaimana Orde Baru di Indonesia
Presiden Soeharto bersama ibu Tien dan rakyat, (foto;doc.net)
Bagikan

Oleh : Ayu Adha Pratiwi

Orde baru merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia menggantikan masa orde lama pada masa pemerintahan presiden Soekarno di Indonesia. Lahirnya orde baru ini dimulai dengan adanya surat perintah Sebelah Maret atau yang biasa dikenal dengan supersemar pada 11 Maret 1966, masa orde baru ini berlangsung selama 32 tahun. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengalami pemerintahan selama 32 tahun pada masa orde baru Indonesia mengalami banyak kemajuan beserta penyimpangan. Penyimpangan yang dilakukannya itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat. Pada masa orde baru kebijakan ekonomi hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi saja. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah hal tersebut dituangkan dalam Trilogi Pembangunan yaitu Stabilitas Nasional yang dinamis , pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

Berawal dari Presiden Soekarno yang mengeluarkan surat perintah. Surat perintah ini dibentuk pada 11 Maret 1966 pada masa pemerintahan presiden Soekarno yang pada masa itu istana kepresidenan mengalami situasi yang tidak kondusif  dimana istana dikepung oleh sekumpulan mahasiswa yang bergabung dengan pemuda Indonesia yang menuntut pembubaran PKI dan pemerintah menurunkan harga-harga bahan pokok pada saat itu. Sehari sebelumnya 10 Maret 1966 mahasiswa ini telah mendapat teguran keras dari presiden Soekarno untuk tidak melakukan aksi protes karena dapat menyebabkan hilangnya kewibawaan presiden. Namun dengan ancaman tersebut malah makin membuat mahasiswa semakin banyak dan berani melakukan aksi protes. Surat perintah ini juga ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesiaebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia.

Kemudian pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS. Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwidarma Kabinet Ampera. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu. Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. Kalangan militer, khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara Barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis.Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto.

Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Untuk mengatasi kemerosotan ini maka dibentuk lah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Rapelita). Pemerintah Orde Baru juga menitikberatkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Bersamaan dengan berhasilnya pemerintahan ini kebijakan-kebijakan masa orde baru juga mengalami kemerosotan salah satunya yang menyebabkan konflik yaitu krisis finansial yang melanda  Asia Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Selama tiga dekade Orde Baru, Presiden Indonesia Soeharto membatasi setiap upaya untuk mengatur oposisi. Tepat pada Bulan Mei 1998, rezimnya dan Indonesia secara keseluruhan menuai hasil yang mengerikan. Kerumunan massa yang marah tumpah ke jalanan, membakar dan menjarah sebagai wujud tuntutan karena tidak ada organisasi politik yang layak bagi orang-orang untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka yang hebat tentang ekonomi yang runtuh. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Ayu Adha Pratiwi (Mahasiswi Universitas Jambi)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )

Anda dilarang menyalin konten situs ini!