Massa Minta Kadisdik Provinsi Jambi Dicopot

Massa Minta Kadisdik Provinsi Jambi Dicopot
Massa berorasi di depan kantor Gubernur Jambi menuntut kejelasan mengenai nasib 120 siswa-siswi SMA Negeri 8 Kota Jambi

Orbid.id – Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jambi, Senin (3/1). Merek menuntut kejelasan mengenai nasib 120 siswa-siswi SMA Negeri 8 Kota Jambi.

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Amir Akbar mengatakan, kecewaan atas sikap Pemerintah Provinsi Jambi yang sampai saat ini belum menyelesaikan permasalahan siswa-siswi SMA Negeri 8 Kota Jambi tersebut.

“120 orang anak bangsa terlantar masa depan anak bangsa,” kata Amir.

Ia juga meminta agar solusi kepada pemerintah mengenai permasalahan siswa-siswi ini.

“Kami juga meminta solusi, bagaimana agar 120 siswa ini dapat bersekolah di biayai pemerintah. Karena nanti kalau mereka sekolah di swasta, mereka akan membayar spp dan uang lainnya. Dari mana lagi uang orang tua anak-anak ini. Mereka masyarakat miskin,” ujarnya.

Lanjutnya, ratusan siswa-siswi dan orang tuanya telah membayar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta kepada kepala sekolah untuk dapat bersekolah di SMA Negeri 8 Kota Jambi.

Namun malah sampai kini, 120 siswa itu tak dapat bersekolah di sana dan juga tidak dapat menerima rapot.

Kemudian, Erlan salah satu wali murid SMA Negeri 8 Kota Jambi mengatakan, untuk memindahkan anaknya ke sekolah swasta dirinya tidak mampu dikarenakan keterbatasan dana

“Kendalanya dana. Kalau dari awal ada duit ya udah kita ke swasta,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa sebenarnya lokasi rumahnya yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah sangat dekat dengan SMA Negeri 8 Kota Jambi, namun saat mendaftar kesana tidak terjaring.

“Jarang rumah saya dengan itu cuma 800 meter, kok bisa lewat. Sedangkan yang jauh-jauh masuk ke situ, yang zona-zona itu malah masuk,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia berharap ada solusi dari pemerintah akan nasib anak-anak ini.

” Harapan tetap sekolah di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Kalau pun disuruh ke swasta ya dibiayai oleh pemerintah sampai mereka tamat,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu siswa SMA Negeri 8 Kota Jambi bernama Rey berharap permasalahan ini cepat selesai, dan ia dan teman-temannya dapat bersekolah lagi.

“Saya tidak masalah mau sekolah di negeri atau swasta. Tapi jangan sampai orang tua kami keluar uang lagi. Kemarin orang tua saya sudah keluar uang 4 juta untuk masuk di SMA 8,” paparnya.

Dirinya berharap ada bantuan pemerintah untuk permasalahan dana tersebut.

“Kalau pun sekolah di swasta, kalau bisa biaya sekolahnya diringankan. Kami keluarga tidak mampu,” tutupnya.

Ada tiga point besar tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan diantaranya.

1. Meminta kepada Gubernur Jambi untuk memerintahkan kepala dinas untuk supaya operator diknas membuka dapodik SMA Negeri 8 Kota Jambi agar supaya 120 siswa-siswi anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 31.

2. Meminta kepada bapak Gubernur Jambi mencabut surat keputusan (SK) Gubernur untuk pemberhentian Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi dan kembali tetap menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi.

3. Meminta kepada bapak Gubernur Jambi mencopot Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi karena telah membuat gaduh siswa-siswi wali murid dan lain-lain dikarenakan tidak mampu mengambil kebijakan dengan baik dan bijaksana.

Bagikan
CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )

Anda dilarang menyalin konten situs ini!