Dugaan Pungli, Warga Sungai Gelam Dikenakan Tarif Penerbitan Sertifikat Prona

Dugaan Pungli, Warga Sungai Gelam Dikenakan Tarif Penerbitan Sertifikat Prona
Ilustrasi Pungli Sertifikat Prona, (doc,net)
Bagikan

Orbid.id – Pemberian Sertifikat Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) diduga menjadi ladang pemungutan liar di Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Warga di desa kebon IX kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi mengeluh adanya aparat Desa Kebon IX melakukan pemungutan liar senilai Rp. 500.000 hingga Rp. 1.500.000 dengan memaafkan penerbitan sertifikat Prona. Padahal, Presiden RI Joko Widodo menyatakan, penerbitan sertifikat Prona tidak dipungut biaya, karena diperuntukkan pada warga yang kurang mampu.

Siti Sobariah, warga Desa Kebon IX Muaro Jambi, mengatakan dirinya sangat keberatan dengan pemungutan liar ini. Apalagi ekonomi sedang lemah akibat pandemi COVID-19. Namun, dirinya hanya bisa mengikutinya saja, bahkan dirinya sudah membayar Rp.500.000 untuk mendapatkan sertifikat tersebut

“Saya dan warga sekitar merasa keberatan, karena harus dimintai uang untuk sertifikat Prona ini. Bayar 500 ribu, ya namanya rakyat kecil, kami tidak tahulah” katanya, Senin (22/2).

Siti mengatakan Pungli ini tidak hanya terjadi di tahun ini. Beberapa tahun sebelumnya warga sempat dimintai uang senilai Rp. 1,5 Juta untuk mendapatkan sertifikat Prona tersebut.

Selain itu, warga Desa Kebun IX Muaro Jambi yang namanya tidak mau disebutkan, mengatakan dirinya juga terpaksa mengeluarkan uang untuk memperoleh sertifikat tersebut.

“Biayanya Rp. 500.000. Mengambilnya di Desa,” kata warga yang namanya tidak mau disebutkan.

Sementara itu, Kepala Desa Kebon IX Muaro Jambi, Suwanto mengatakan tidak tahu dengan pemungutan liar tersebut.

“Itu tidak benar pak. Tidak ada yang mengambil pemungutan liar,” katanya, Selasa (23/2).

Mendapatkan pengaduhan terkait permasalahan ini, Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Jafar Ahmad mendesak untuk dilakukan pembentukan Tim Siber Pungli Muaro Jambi untuk mengungkapkan persoalan ini.

“Jika benar, hasil dari pemungutan liar itu harus dikembalikan kepada warga,” katanya. (*)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )

Anda dilarang menyalin konten situs ini!